IKRAR NETRALITAS ASN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Pemerintah Provinsi Bali Nomor : B.09.800/17097/IR.I/Itprov terkait tentang netralitas ASN dan Non ASN pada pemilu tahun 2024, Selasa 21 Nopember 2023 di halaman utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali telah dilaksanakan acara pembacaan dan penyampaian IKRAR Netralitas bagi seluruh Pajabat dan Staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Acara penting ini dipandu langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha, SE.,M.Si, dalam kesempatan ini beliau sempat menyampaikan agar dalam pesta demokrasi yang akan datang,  seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali  agar menjunjung tinggi asas Netralitas dan Profesionalisme. Tampak hadir dalam kegiatan ini  para Kepala Bidang, Kepala Sub. Bidang, Pejabat Fungsional, Staf ASN dan Non ASN bersama-sama berikrar, ini menjadi bukti komitmen Bapenda Provinsi Bali dalam menciptakan lingkungan yang netral dan berintegritas.

IKRAR NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kami berikrar:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.

 4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalan rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI. (Humas)