Sekda Bali Sosialisasikan Program Pemprov Bali Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pemutihan)

Kebijakan strategis Gubernur Bali Bapak Wayan Koster kembali di gulirkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi sebagai leding sektor pendulang pendapatan kembali membuat kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan dan Gratis Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) II hal ini di sampaikan Sekda Bali, Dewa Made Indra di damping Kabapenda Provinsi Bali, Kacab Jasa Raharja dan Kepolisian dan Instansi lainnya, dalam kesempatan ini Dewa Indra menyampaikan ratusan ribu kendaraan di bali belum menyelesaikan kewajibannya dalam membayar pajak, mayoritas sebanya 87 persen adalah roda 2. Kebijakan ini di tuangkan dalam Peraturan Gubernur Bali No. 24 Tahun 2023 tentang relaksasi Pajak yang di berlakukan 12 Juni – 31 Agustus 2023, khusus BBNKB II ini, bagi kendaraan yang berdomisili di Bali yang belum atas nama sendiri bila belum balik nama, maka bebas pokok pajak secara keseluruhan,ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama Kabapenda Bali menyampaikan terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber selain pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah 79 persen APBD bali bersumber dari pajak tersebut, tarif PKB interval hingga 2 persen, namun di UU AUPB nanti maksimal 1,2 persen, menurutnya terjadi penurunan pihaknya telah menghitung dan jika di berlakukan di tahun 2025, maka akan potensi turunnya PAD kami perkirakan PAD Bali akan turun di angka 600 miliar. Kami berfikir bagaimana mencari potensi lain untuk meningkatkan PAD. Tapi perintah UU sudah jelas apa yang boleh di lakukan di daerah.(humas Bapenda)