BADAN Pendapatan Daerah Provinsi Bali, belum lama ini menjalin kemitraan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemitraan dilaksanakan di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, di hadiri oleh seluruh Pejabat di lingkungan Bapenda Prov Bali, BPD Bali, Jasa Raharja dan Inspektorat Prov Bali. Optimalisasi Pendapatan Daerah Pemeritah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali menjadi fokus (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Korsupgah RI, pernyataan tersebut di sampaikan Arif Nur Cahyo Ketua tim Korsubgah Bidang III, Saya melihat ada sumber – sumber Pendapatan Daerah yang penarikan pajaknya sangat rendah, seperti hotel, pertokoan dan restoran. Hal ini harus menjadi perhatian serius, karena penarikan pajaknya cukup mendukung PAD ujar arif, KPK juga mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, dalam upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan berbagai terobosan yang tentunya untuk memberikan insentif kepada wajib pajak seperti, Samsat Tedun Banjar, Samsat keliling (Samling), Samsat Kerumah Tinggal (samsat Kerti ) dan inovasi lainnya. Kemitraan bersama KPK ini di maksudkan sebagai inisiatif yang baik untuk di patuhi oleh seluruh lembaga pemerintahan dalam mengelola pendapatan sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, tim korsupgah dalam hal ini berinisiatif memberitau kepada seluruh aparatur pemerintah agar berhati-hati menggunakan uang Negara. Jangan kebablasan dengan mengubah peruntukan atau tidak sesuai dengan acuan program. Pesan KPK agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil sikap, siapapun orangnya bila sudah berhadapan dengan KPK atas penyelidikan dan penyidikan bila terdapat barang bukti yang di pandang kuat pasti akan di jadikan tersangka. Bersama pemerintah Prov Bali KPK RI mencoba membangun suatu sinergi untuk memperbaikitata kelola pemerintahan maupun pendapatan, sehingga dapat mendorong inovasi sumber daya manusia dan teknologi sehingga nantinya bisa menjadi percontohan untuk daerah lain. (Rahadi)
