UPTD.PPRD.PROV.BALI DI TABANAN BERHAK RAIH SERTIFIKAT ISO 19001:2015
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
(PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten
Tabanan dirokemdasikan untuk mendapatkan Sertifikat ISO 19001:2015 setelah
melalui dua tahapan proses audit pada 8 dan 20 Oktober 2020. Sertifikat ISO
9001:2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi
Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai sertifikasi sistem
manajemen kualitas. Tujuan sertifikasi ini yakni untuk menjamin produk atau
jasa yang dihasilkan suatu lembaga atau perusahaan dapat memenuhi persyaratan
yang ditetapkan badan standar dunia yaitu, ISO. Ketika telah berhasil lulus
audit dan mendapatkan ISO 9001:2015, artinya perusahaan tersebut telah memenuhi
berbagai persyaratan yang telah ditetapkan secara internasional.Kepala Seksi
Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan Gusti Ngurah Nyoman Wiraguna,S.Sos mengatakan
kegiatan survei dan audit terkait ISO 9001:2015 itu juga sudah sesusi dengan
RKA Peningkatan Pelayanan Samsat dengan melibatkan pihak ISO. "Untuk audit
tahap pertama telah dilakukan pada 8 Oktober 2020 dengan memeriksa penerapan
sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 diantaranya beberapa dokumen dari Subag TU,
Seksi Pelayanan dan Seksi Penagihan dan Keberatan serta penyampsisn
ketidaksesuaian untuk dilakukan koreksi",ujarnya. Sedangkan audiy tahap
kedua, lanjut Wiraguna telah dilakukan 20 Oktober 2020 dengan agenda
pemeriksaan hasil koreksi temuan audit tahap pertama, peninjauan lapangan serta
pelaporan dan pelsksanaan audit. Meskipun UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan berhak untuk mendapatksn
ISO 9001:2015, namun menurut Wiraguna, dari hasil audit dalam dua tahap itu,
masih ada sejumlah saran yang disampaikan kepada pihaknya dalam upaya
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama, itu menyesuaikan idi
Maklumat Pelayanan sesuai dengan Permen PAN RB No.15 Tahun 3014 yaitu
ditambahkan "pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan
akan melakukan perbaikan secara terus menerus".
Kedua, mekanisme pengaduan disarankan
menetapkan nama pengelola pengaduan sesuai Permrn PAN RB No.15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan. Kemudian, yang ketiga disarankan untuk lebih
konsisten dalam penyesusian berkas cek fisik kendaraan pada cek kelengkapan
kendaraan bermotor. Sedangkan untuk keperlusn idrntifikasi, mampu telusur arsip
dan pemeliharaan arsip disarankan agar pemberian tanda identifikasi arsip yang
disimpan di luar rak arsip dan memasukkannys dalam denah lokasi arsip. 'Untuk arsip yang di luar rak arsip
agar diberikan alas sehinggs tidak lsngdung bersentuhan dengan lantai guna
menghindari kerusakan arsip karena tumpahan air atau lembab", kata
Wiraguna. ( PH, Ni Made Sarmini)